Pertemuan ke – 1 pada BAB 3
Materi PJJ untuk Hari Sabtu , 2 Oktober 2021
Teruntuk Kelas VII A – K
Kompetensi Dasar
3.1 Menganalisis proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstitusi dalam bahasa Inggris ”constitution”, dalam bahasa Belanda ”constitutie”, dalam bahasa Jerman ”konstitution”, dan dalam bahasa Latin ”constitutio” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar.
Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Basic Strategy Learning the basic strategies of any casino game is very https://parkirpintar.com/vegas-strip-casino-no-deposit-bonus-codes/ important. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara (Budi Juliardi, 2015:66-67).
Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. No Deposit Casino Bonus For Existing Players Apart from offering lucrative no deposit offers to the new players, online casinos also give these free bonuses to the existing players to make sure that they are not left behind from http://vozhispananews.com/ver-pelicula-casino-de-robert-de-niro-gratis/ the fun.
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Slot that require Download : these are more like actual video games as they often feature https://tpashop.com/hard-rock-casino-las-vegas-hrh-suite/ some plot and multiple gameplay deviations from the classic slot model.
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie (2008:5) konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk.
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.
Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda ”Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”.
Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara ”Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar”.
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Money Storm Slots in Vegas The Money Storm slot machine is popular in Vegas and you will almost certainly find it in every https://www.samacharnirdesh.com/?p=does-jack-casino-have-free-parking/ casino on the strip. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air.
- Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di hasilkan keputusan sebagai berikut.
- Mengesahkan UUD 1945.
- Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua sebagai berikut.
- Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
- Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.”
- Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Gambar (1) 
Gambar (2) 
Setelah kalian meringkas materi yang ada di atas lalu tugas kalian sekarang yaitu mengamati gambar 1 dan gambar 2 yang ada di atas kalian bisa ceritakan apa yang sedang dilakukan oleh para pendiri negara dan ada peristiwa apa di dalam gambar 1 dan gambar 2 tersebut .
Silahkan kalian ceritakan minimal satu gambar nya 20 baris .
Kalau sudah selesai mengerjakan tugas nya silahkan kalian Foto hasil tugas nya jangan lupa meuliskan KD, Tanggal , Bulan , Tahun , Nama dan Kelas setelah itu kirim kan tugas nya ke Classroom , batas waktunya sampai jam 8 malam mengerjakan nya . Once you click on it a separate window will https://kellyrobbins.net/most-slot-machines-in-las-vegas/ pop up where you need to enter your personal details.